Kita akan melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan 10 ribu rumah buruh, untuk sembilan provinsi tersebut di Jawa TengahBanjarmasin (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memprogramkan pembangunan sepuluh ribu rumah buruh di kawasan basis industri pada sembilan provinsi di Indonesia.
Menurut Hanif di Banjarmasin, Sabtu, pemancangan tiang pertama rencana pembangunan rumah murah untuk buruh tersebut akan dilaksanakan di Jawa Tengah dalam waktu yang tidak lama lagi.
"Kita akan melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan 10 ribu rumah buruh, untuk sembilan provinsi tersebut di Jawa Tengah," katanya.
Sedangkan untuk Kalsel, tambah dia, belum masuk dalam program, diupayakan pada program pembangunan selanjutnya, Kalsel bisa mendapatkan porsi.
Kedatangan Menakertrans ke Kalsel sejak Jumat hingga Sabtu, dalam rangka kunjungan kerja dan berdialog dengan buruh pelabuhan di Pelindo III Banjamarsin.
Pertemuan dengan para buruh tersebut, dilanjutkan dengan acara pertemun bersama dengan pengurus PKB Kalsel, yang berlangsung hingga Sabtu dini hari.
Menurut Hanif, pembangunan 10 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami) khusus buruh tersebut akan dimulai pada 2015.
Sembilan provinsi yang menjadi target pembangunan perumahan bagi pekerja dan telah mengusulkan penyediaan lahan untuk pembangunan rusunawa/rusunami untuk buruh, yakni Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali.
Harga perumahan bagi pekerja tersebut, tambah dia, dipastikan terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Menurut Hanif di Indonesia, masih terdapat 3.634 hektar lahan kosong yang berada di 13 kawasan industri, sehingga masih sangat memungkin untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan buruh.
"Pembangunan perumahan ini nanti, dapat menekan biaya transportasi pekerja, makanya kita prioritasnya pembangunan perumahan bagi para pekerja di sekitar kawasan-kawasan industri," tambah Hanif.
Sementara itu, pada dialog dengan buruh di PT Pelindo III Banjarmasin, Jumat (13/3) Menakertrans berharap, berbagai persoalan yang terjadi, baik dengan buruh maupun perusahaan, untuk segera diselesaikan melalui dialog, sebelum persoalan tersebut menjadi besar.
Diharapkan, seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati dan terkait lainnya, ikut memediasi dengan dialog untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi.***4***
Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2015
