"Masa tugas pak Syahrul berakhir bulan Mei. Sesuai petunjuk organisasi maka harus dilaksanakan Musyawarah Daerah tingkat DPD I dan DPD II. Khusus pak Syahrul, beliau tetap memimpin partai ini periode 2015-2020," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Sabil Rachman melalui pesan singkatnya (SMS), Minggu.
Dia menjelaskan, Agung Laksono mempertimbangkan pergantian ketua partai di tingkat daerah karena dua hal. Pertama; dinilai berhasil membawa partai tersebut pada pemilihan legislatif dan kedua dinilai loyal terhadap organisasi termasuk mengakui penegesahan Kemenkum HAM terkait Munas Ancol.
"Atas dasar itulah saya melihat untuk memberikan dukungan mendasar kepada Syahrul untuk memimpin Golkar lima tahun yang akan datang," ucapnya.
Terlebih lanjut Sabil, di Sulawesi Selatan akan menghadapi momentum politik yakni pemilihan kepala daerah sehingga figur Syahrul masih sangat dibutuhkan.
Sedangkan bagi ketua DPD II Golkar di kabupaten, Golkar hasil Munas di Ancol akan menggelar Musda pada bulan April mendatang terutama ketua partai yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun ini.
"Agar tidak menghalangi Pilkada, maka kami akan mengangkat pelaksana tugas, bagi ketua yang habis masa jabatannya. Tentunya mendapat persetujuan dari ketua DPD 1 serta kopertatif dan mematuhi pengesahan Kemenkum HAM," jelasnya.
Diketahui, pasca Munas Bali lalu, Syahrul Yasin Limpo ditarik ke DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Kursi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan pun lowong.
Tetapi, Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel itu masih tetap memimpin sebagai pelaksana tugas Partai Golkar Sulawesi Selatan sebelum Musda digelar pada bulan Mei.
Syahrul Yasin Limpo ketika dihubungi tidak berhasil. Pesan singkat yang diberikan pun belum dibalas. Meski begitu, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan HM Roem menyetujui keinginan Golkar Agung Laksono itu.
Senada, Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Pangkep Nur Rahmat Nur menuturkan, apapun langkah yang dilakukan Syahrul, pengurus di kabupaten/kota akan ikut. Namun demikian, tawaran dari kubu Agung Laksono masih perlu dipertimbangkan. Apalagi, hak angket tengah berjalan di DPP. Siapa mendukung siapa.
"Bagaimana, kalau hak angket itu memenangkan pak Aburizal Bakrie. Kan bisa bahaya juga. Makanya, kami berharap Golkar kubu Agung memasukkn saja kepengurusannya ke Kemenkum HAM secepatnya agar disahkan. Karena sudah kelihatan kubu Agung yang akan terpilih," ucapnya.
Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
