Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono di acara tersebut, mengatakan sebanyak 26 negara di Asia Pasifik telah mengirimkan delegasinya untuk bertukar-pikiran dalam memberikan fasilitas kepabeanan, yang jika diterapkan dapat menurunkan biaya perdagangan internasional sebesar 10-15 persen.
"Kami akan melihat, apakah benar kita (Indonesia) dengan sistem yang sekarang kita ini sudah baik. Kami juga akan belajar dengan negara lain, mengenai instrumen atau fasilitas yang mereka berikan untuk perdagangan," ujar dia.
Fasilitas kepabeanan tersebut termasuk dalam kesepakatan fasilitas perdagangan (trade facility agreement) yang disepakati dalam paket Bali hasil pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, Desember lalu.
Sebelumnya, fasilitas perdagangan tersebut muncul dari paket Juli pada pertemuan WTO di 2004. Fasilitas perdagangan itu terus diwacanakan dengan tujuan untuk menciptakan iklim perdagangan kondusif, dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional.
Agung menjelaskan salah stau instrumen fasilitas kepabeanan yang akan dibahas dalam lokakarya ini adalah Authorize Economic Operator (AEO), di mana Indonesia sedang melakukan tahap percontohan (piloting).
"Jadi nanti misalnya eksportir Indonesia yang mau mengirim barang tidak perlu diperiksa-periksa lagi dan dimudahkan di sana (negara sasaran ekspor) dengan catatan dia sudah disertifikasi di Indonesia, dia juga sudah in disana," kata dia.
Agung mengatakan, dalam waktu dekat terdapat lima perusahaan yang akan diberi sertifikat AEO.
"Hasilnya nanti akan sangat efisien. Kecepatan perdagangan sangat tinggi, pemeriksaan berkurang," ujar dia.
AEO tersebut merupakan salah satu contoh instrumen yang mengacu dari Organisasi Pabean Dunia (World Custom Organization/WCO). WCO membantu negara-negara anggotanya untuk implementasi persiapan fasilitas perdagangan dari WTO, salah satunya dengan modul Mercator Programme.
Menurut Ditjen Bea Cukai, jika fasilitas kepabeanan dalam fasilitas perdagangan hasil WTO sepenuhnya diimplementasikan, maka akan menciptakan kegiatan ekonomi global senilai 1 triliun dolar AS, 21 juta lapangan kerja baru, dan penurunan biaya dagang internasional hingga 15 persen.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal WCO mengatakan pihaknya akan mengutamakan pertukaran informasi dan juga peningkatan kapasitas SDM untuk menunjang fasilitas kepabeanan, demi peningkatan nilai dan volume perdagangan antarnegara.
"Ini adalah workshop pertama di Indonesia dan membahas soal fasilitas perdagangan hasil dari WTO Bali Desember 2013 lalu. Kami akan melihat bagaimana upaya mengimplementasi dan progres pelayanan kepabeanan yang masuk ke dalam persetujuan WTO," ujar dia.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
