"Jadi dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden mengarahkan kepada para kader dan anggota HIPMI yang mengacu pada Undang Undang No.7 tahun 2011 untuk menggunakan Rupiah dalam setiap transaksinya," ujar Bahlil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Imbauan ini ditujukan untuk mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang mengalami pelemahan belakangan ini, tambah Bahlil.
"Sebagai bangsa Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam setiap transaksinya guna mendukung penguatan nilai Rupiah," ujar Bahlil.
Selain itu mengenai kebijakan ekonomi yang di keluarkan pemerintah, Bahlil menambahkan bahwa itu merupakan sebuah langkah awal untuk mengatasi nilai tukar Rupiah agar menguat terhadap Dolar.
Dalam hal ini, HIPMI akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam memantau seberapa besar kebijakan tersebut mengenai sasaran.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengeluarkan aturan pemberlakuan paket kebijakan ekonomi untul stabilisasi perekonomian dalam jangka panjang.
Menkeu mencontohkan diantaranya dengan melakukan insentif pajak, repatriasi deviden, pembebasan visa bagi wisatawan dari beberapa negara tertentu, dalam rapat terbatas yang dilakukan di Istana Bogor, Minggu (15/3).
Bambang mengaku belum dapat mengetahui apakah dengan keluarnya paket tersebut rupiah bisa menguat kembali. "Intinya, transaksi berjalan akan diperbaiki," ujar Bambang.
"Dampaknya bisa dirasakan langsung tapi kebijakan itu orientasinya jangka panjang," kata Bambang.
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
