"Saya menemukan dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa raksin yang dibeli Rp7.500 per kilonya dari Bulog, betul-betul tidak layak dikonsumsi," kata Firman kepada ANTARA News, saat dihubungi, Jakarta, Jumat.
Padahal, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp5.900. Tapi masyarakat tetap membeli dengan harga Rp7.500.
"Pemerintah diminta mengusut masalah tersebut. Seharusnya, dengan harga Rp7.500 perkilogram, berasnya sangat bagus," kata dia.
Juga, kata dia, petani juga mengeluhkan langkah Bulog yang tidak membeli hasil panen petani dengan alasan gudang bulog penuh.
"Petani mengeluhkan karena Bulog belum ada tanda-tanda membeli hasil panen masyarakat sehingga menjualnya ke luar kota. Dengan posisi ini tengkulak bermain. Oleh karenanya, pemerintah segera intruksikan Bulog serap hasil panen masyarakat. Saya kuatir ada permainan antara tengkulak dan Bulog," kata Firman.
Selain itu, dia juga menerima keluhan dari nelayan. Katanya, para nelayan sudah tidak bisa melaut karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Kementerian KKP.
"Seharusnya Kementerian KKP membuat kebijakan harus terlebih dulu disosialisasikan kepada para nelayan. Lakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak boleh mematikan hak rakyat, tapi memberikan solusi bagi nelayan," kata Firman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan hand tractor kepada petani di tiga kabupaten.
"Kita serahkan bantuan hand tractor kepada masyarakat. Untuk Kabupaten Pati sebanyak 51 unit hand tractor, Kabupaten Rembang 30 unit, dan di Kabupaten Grobokan sebanyak 60 unit," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
