"Jangan sampai merugikan mahasiswa, harus dicari solusinya," kata Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir di Bengkulu, Sabtu, saat temu wicara dengan sejumlah akademisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Universitas Bengkulu.
Hal itu disampaikannya menanggapi anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus (GMPK) Universitas Bengkulu yang menyebutkan empat orang rekan mereka dari Fakultas Isipol terpaksa mengundurkan diri karena tidak mampu membayar uang kuliah.
"Harus duduk bersama dan dicari solusinya, bisa ditanggulangi dengan sistem lain kalau memang benar-benar tidak mampu," kata Mohammad Nasir.
Ia mengakui telah menerima keluhan dari mahasiswa tentang sistem UKT, namun sebagian besar dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.
Menurutnya, sistem UKT justru membantu mahasiswa yang berlatar belakang keluarga kurang mampu.
Selain itu, universitas juga diwajibkan menerapkan program bidik misi atau pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari kalangan berpendapatan rendah.
Sebelumnya Ketua Forum Kader Peduli Kampus Universitas Bengkulu Andi Wiji saat menyampaikan aspirasi mereka ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada Selasa (17/3) meminta pemerintah mengkaji ulang sistem UKT.
Sejak sistem itu diberlakukan di Universitas Bengkulu mulai 2012, menurut Wiji, banyak keluhan dari para mahasiswa tentang sistem pembayaran uang kuliah tersebut.
"Kami melihat tidak ada transparansi dari pihak kampus tentang penerapan UKT di Universitas Bengkulu," ujar dia.
Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi mengatakan segera menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa untuk membahas aspirasi mereka tentang UKT.
"Dalam waktu dekat kami akan mengundang semua pihak yang bersangkutan untuk memperjelas masalah ini," katanya.
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
