Hakim Alvin Hellerstein di Manhattan memutuskan bahwa perintahnya baru berlaku 60 hari kemudian untuk memberikan waktu kepada Departmen Pertahanan memutuskan apakah akan mengajukan banding.
Perintah itu adalah kemenangan bagi Persatuan Kebebasan Warga Amerika Serikat (ACLU), yang mengajukan gugatan terhadap pemerintah pada 2004 guna menyiarkan foto tersebut.
"Foto itu sangat penting untuk catatan warga," kata wakil direktur hukum ACLU Jameel Jaffer dalam siaran berita, "itu bukti terbaik dari yang terjadi di pusat penahanan tentara dan pengungkapannya akan membantu masyarakat memahami lebih baik akan dampak beberapa kebijakan pemerintahan Bush."
Departemen Pertahanan belum menjawab surat elektronika untuk minta tanggapan.
Hellerstein pada Agustus memutuskan bahwa pemerintah gagal menunjukkan alasan bahwa menyiarkan foto itu akan membahayakan tentara dan pekerja Amerika Serikat di luar negeri, tapi memberi kesempatan pemerintah mengirimkan lebih banyak bukti. Tapi, dalam perintah pada Jumat itu, ia menyatakan bukti tambahan tersebut tidak mengubah keputusannya.
Foto itu akan disiarkan dalam bentuk suntingan untuk menyembunyikan jatidiri perseorangan, kata naskah pengadilan.
Mantan Senator Joe Lieberman dari Connecticut pada 2009 menyatakan terdapat hampir 2.100 foto, kata pendapat Hellerstein pada Agustus.
Hellerstein pada Agustus juga menulis bahwa ia memeriksa banyak dari foto itu dan beberapa secara nisbi tidak berbahaya, sementara yang lain memerlukan pertimbangan lebih saksama.
Sejumlah gambar menunjukkan pelecehan di Abu Ghraib muncul pada 2004, memicu perbantahan luas mengenai kemungkinan Amerika Serikat menyiksa tahanan.
Hellerstein pertama memerintahkan pemerintah menyerahkan foto itu pada 2005, tapi sementara perintah tersebut dibanding, Kongres mensahkan undang-undang, yang memungkinkan Menteri Pertahanan menahan foto itu dengan pernyataan penyiarannya akan membahayakan warga Amerika Serikat.
Pemerintah menyatakan foto itu masih dilindungi hukum tersebut, tapi Hellerstein pada Agustus menolak alasan bahwa itu, juga pada Jumat. Ia menyatakan Menteri Pertahanan harus meninjau setiap foto secara pribadi dan bahwa pemerintah belum membuktikan bahwa menteri tersebut melakukannya. Demikian laporan Reuters.
(Uu.B002/G003)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
