"Dana bergulir yang selama ini menjadi program Pemkot Bontang, belum tersalurkan maksimal. Buktinya, alokasi dana Rp4 miliar kepada UMKM mandek," ungkap Maruf Effendi di Bontang, Minggu.
Mandeknya dana bergulir tersebut, kata Maruf Effendi, karena status Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dianggap tidak bisa menjalankan perannya secara maksimal.
"Seharusnya, Unit Pelayanan Tekhis (UPT) Dana Bergulir diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersifat otonom agar dapat menyalurkan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil secara optimal," kata Maruf Effendi.
Selama ini, lanjut Maruf Effendi, UPT Dana Bergulir hanya bisa melakukan penagihan atas kredit atau pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Sedangkan, untuk tugas penyalurkan dana, terpaksa dihentikan akibat ketentuan baru dari Peraturan Menteri Keuangan yang mensyaratkan pengelolaan dana bergulir harus ditangani lembaga otonom.
Akibatnya, lanjut dia, alokasi dana bergulir senilai Rp4 miliar untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM tidak terserap.
"Ini sangat disayangkan, mengingat pertumbuhan sektor UMKM di masyarakat sangat tergantung dengan akses permodalan yang mudah dan ringan dari sisi bunga pinjaman. Jadi, disayangkan kalau penyaluran dana bergulir ini mandek, hanya karena terkendala urusan kelembagaan," ujar Maruf Effendi.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Bontang segera menyiapkan rancangan peraturan tentang perubahan UPT Dana Bergulir menjadi BLUD.
"Kami meminta agar pemerintah memperhatikan perubahan status UPT Dana Bergulir menjadi BLUD. Ini harus jadi prioritas kerja Pemerintah Kota Bontang," ungkap Maruf Effendi.
Selain mendorong pendirian BLUD Dana Bergulir, politisi PKS itu juga meminta Pemerintah Kota Bontang mengkaji besaran kredit macet di masyarakat yang sudah terjadi bertahun-tahun.
"Jika memungkinkan, kredit tersebut diputihkan kalau memang usaha mereka sudah kolaps," kata Maruf Effendi.
Pewarta: Amirullah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
