Bantul (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemblokiran website atau situs-situs Internet yang berisi konten-konten negatif.

"Agar bisa cepat dalam melakukan blocking situs negatif, selain peningkatan good governance, juga peningkatan kemampuan secara teknis," kata Menteri Kominfo Rudiantara usai berkunjung ke Balai Pengkajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, peningkatkan kemampuan SDM secara teknis dalam blokir situs Internet terus diupayakan karena kementeriannya akan menerapkan Domain Namae System (DNS) Nasional mulai pertengahan 2015 sampai akhir tahun ini.

DNS merupakan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama domain dalam bentuk basis data yang tersebar di dalam jaringan komputer. DNS ini yang akan menerjemahkan alamat Internet Protocol menjadi nama situs web.

Menteri mengatakan, selama ini yang memblokir situs-situs negatif di Internet bukan langsung dari Kominfo, melainkan oleh Internet service provider (ISP) atau provider seluler setelah ada permintaan dari Kominfo.

"Jadi, setelah Kominfo mendapatkan aduan kita minta bantuan kepada ISP untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam, ISP-nya misalkan operator ini, maka operator tersebut nanti yang akan melakukan blocking," katanya.

Namun demikian, kata Menteri, setelah DNS Nasional diterapkan dengan diimbangi kemampuan SDM secara teknis, maka lembaganya tidak perlu meminta bantuan ISP karena sudah bisa langsung memblokir.

"Dengan peningkatan kemapuan secara teknis itu maka kita akan lebih cepat memblokir, kita harus punya kemampuan seperti China, tapi bukan berarti seperti dia (orang Tiongkok), sehingga manakala suatu saat dibutuhkan bisa siap," katanya.

Sementara itu, kata Menteri, dalam menyikapi maraknya situs negatif di Internet, pihaknya juga telah membentuk Tim Panel yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat ternama di Indonesia, yang dalam waktu dekat Keputusan Menteri tentang panel akan ditandatangani.

"Tokoh-tokoh itu misalnya Gus Sholah (Salahuddin Wahid), Pak Din Syamsuddin, Romo Benny (Romo Benny Susetyo) dan tokoh masyarakat lainnya, mereka nantinya yang akan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi," katanya.

Pewarta: Heri Sidik
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015