"Kami akan memenuhi permintaan Stasiun Bakan Bakar Nelayan (SPBN) yang ada di Tanjung Limau, berapa pun besarannya asalkan sesuai dengan kebutuhan nelayan dan tergantung permintaan Pemkot Bontang yang disertai dengan data dan kelompok nelayan yang membutuhkan," ungkap Perwakilan Pertamina Balikpapan Agung Wibowo, saat menggelar pertemuan bersama Komisi II , Dirut Perusda AUJ serta Dinas Perikanan, Kelalutan dan Perikanan (DPKP) di Kota Bontang, Senin.
Syarat penambahan distribusi BBM bersubsidi kata Agung Wibowo harus diatur karena dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kami juga diaudit oleh BPK sehingga prosedur administrasi harus lengkap, terutama dengan pendistribusian secara perkelompok nelayan bukan lagi dengan bentuk perseorangan," kata Agung Wibowo.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan meminta Perusda AUJ menangkap peluang tersebut untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan setempat.
"Hanya saja, perlu dilakukan inventarisir data para kelompok nelayan sehingga meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi itu. Pengawasan distribusinya juga harus diperketat sebab jangan sampai Pertamina memberikan kuota sesuai permintaan, tetapi mengabaikan pengawasan distribusi," ungkap Ubayya.
Ubayya mengatakan, komitmen Pertamina yang akan menambah pasokan BBM jenis solar kepada nelayan harus segera dirsepon pemerintah setempat dengan kelompok nelayan.
"Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyaluran solar kepada nelayan, sekaligus menimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut," katanya.
"Jadi, kami minta agar DPKP segera mendata para nelayan di Kota Bontang untuk merespon penambahan kuotan BBM bagi nelayan tersebut sehingga tidak ada lagi keluhan nelayan yang tidak mendapatkan jatah ketika akan melaut," ungkap Ubayya.
Salah seorang anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Arif menengarai, distribusi BBM solar di SPBN Tanjung Limau, banyak permainan pihak SPBN yang memberikan celah para spekulan nakal.
"Saya pernah mendapati ada nelayan yang tidak melaut tetapi justru menimbun BBM solar kemudian menjualnya ke industri. Ini butuh pengawasan jangan sampai hal itu terulang lagi dan perlu ada sanksi tegas bagi nelayan nakal," ujar Arif.
Pewarta: Amirullah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
