"Kami yakin kebijakan itu berdampak positif bagi perkembangan industri pariwisata di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur," kata Sekretaris Jenderal Asita Jatim, Nanik Sutaningtyas, di Surabaya, Kamis.
Ia optimistis, pembebasan visa di 45 negara itu dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan baik yang mau ke luar negeri maupun wisatawan asing yang bepergian ke Indonesia. Untuk di Jatim, kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara pascakebijakan itu diperkirakan kurang dari 10 persen.
"Prediksi kami memang tidak banyak. Apalagi, masyarakat pariwisata di Jatim tahu bahwa ada sejumlah objek wisata yang kurang didukung percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas memadai terutama yang dikelola pemerintah," ujarnya.
Ia mencontohkan, untuk berkunjung ke Gunung Bromo maka wisatawan asing dan domestik harus melewati jalan yang aksesnya relatif sulit. Bahkan, ada banyak lubang di beberapa ruas jalan yang dilalui.
"Hal itu jelas membuat wisatawan tidak nyaman," katanya.
Selain itu, tambah dia, besarnya potensi wisata di Banyuwangi juga kurang memperoleh respon positif dari pemerintah. Kondisi itu terlihat ketika wisatawan ingin menjejakkan kakinya di Kawah Gunung Ijen.
"Walau sudah mengendarai mobil Jeep sendiri, di tengah perjalanan wisatawan dipaksa turun. Lalu diminta menaiki mobil Jeep berbeda yang dimiliki oknum tak bertanggung jawab dan kena tarif lagi sekitar Rp500.000 per mobil," katanya.
Padahal, sebut dia, wisatawan sudah mengeluarkan dana khusus untuk melakukan perjalanan wisata ke Kawah Gunung Ijen. Bahkan, tarif yang diberlakukan biro perjalanan wisata (BPW) sudah termasuk tiket masuk dan akomodasi.
"Untuk mengantisipasinya, kami sudah melapor ke pemerintah setempat," katanya.
Namun, lanjut dia, sampai sekarang Pemkab Banyuwangi belum menanggapinya dengan serius. Akibatnya, masih banyak kliennya yang mengeluhkan tindakan tersebut. Sementara, BPW memiliki komitmen untuk menjual paket wisata yang aman dan nyaman.
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
