... sama-sama jenderal, pasti bisa dikomando. Kepala staf angkatan saja, biar sama-sama jenderal, patuh dengan komando panglima TNI...Jakarta (ANTARA News) - Markas Besar TNI menyatakan tak ada dualisme dalam restrukturisasi di tubuh TNI, khususnya dalam penambahan jabatan wakil panglima TNI, posisi yang pernah ada namun ditiadakan seiring reformasi bergulir.
"Tidak akan ada dualisme kepemimpinan di tubuh TNI karena komando militer berdasarkan jabatan dan pangkat," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI M Fuad Basya, di Jakarta, Jumat.
Jabatan wakil panglima TNI akan diisi perwira bintang empat dari salah satu tiga matra, yakni TNI AL, TNI AU, atau TNI AD. "Biar sama-sama jenderal, pasti bisa dikomando. Kepala staf angkatan saja, biar sama-sama jenderal, patuh dengan komando panglima TNI," katanya.
Pembagian tugas antara panglima dan wakil panglima TNI, kata dia, sebagai yang didukung dan yang mendukung. Saat ini, posisi "orang kedua" di Markas Besar TNI adalah kepala staf umum panglima TNI yang ditempati perwira bintang tiga.
Dia tidak mempunyai kewenangan komando apapun, melainkan koordinasi dengan para kepala staf matra TNI. Jika panglima TNI berhalangan, dia juga tidak bisa secara otomatis menggantikan panglima TNI memantau situasi dan keadaan negara.
"Tugas protokoler panglima TNI banyak sekali. Bila tidak ada di tempat tugas, panglima TNI didelegasikan ke kepala staf angkatan. Tapi, kepala staf angkatan tidak bisa menggunakan pasukan dan hanya bersifat pembinaan. Di sinilah wakil panglima TNI dibutuhkan," kata Basya.
"Jabatan Kasum TNI akan dihilangkan, sehingga tidak ada yang mubazir," kata dia.
Ia mengatakan, wacana jabatan wakil panglima TNI sudah melalui kajian yang dilakukan Markas Besar TNI sejak 2012. "Kami kaji efesien atau tidak, efektif atau tidak. Karena dinilai efektif, maka kami ajukan ke Presiden Joko Widodo. Saat ini masih menunggu Perpres," katanya.
Jokowi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Selasa lalu (17/3), membahas organisasi dan modernisasi TNI dan Kepolisian Indonesia dalam rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Purjianto, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko.
"Tugas protokoler panglima TNI banyak sekali. Bila tidak ada di tempat tugas, panglima TNI didelegasikan ke kepala staf angkatan. Tapi, kepala staf angkatan tidak bisa menggunakan pasukan dan hanya bersifat pembinaan. Di sinilah wakil panglima TNI dibutuhkan," kata Basya.
"Jabatan Kasum TNI akan dihilangkan, sehingga tidak ada yang mubazir," kata dia.
Ia mengatakan, wacana jabatan wakil panglima TNI sudah melalui kajian yang dilakukan Markas Besar TNI sejak 2012. "Kami kaji efesien atau tidak, efektif atau tidak. Karena dinilai efektif, maka kami ajukan ke Presiden Joko Widodo. Saat ini masih menunggu Perpres," katanya.
Jokowi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Selasa lalu (17/3), membahas organisasi dan modernisasi TNI dan Kepolisian Indonesia dalam rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Purjianto, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
