Duta Besar Abdallah Al-Mouallimi mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Kerjasama Teluk telah menyerahkan satu rancangan resolusi kepada Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan Tiongkok.
Dia berharap rancangan resolusi itu bisa segera disebarkan kepada sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Mesti ada embargo senjata ke pihak mana pun yang merusak proses damai dan konsultasi, proses konstitusional yang tengah berlangsung. Kami menganggap memasok senjata tidak membantu mencapai resolusi," kata Al-Mouallimi kepada wartawan.
Negara-negara Teluk juga ingin Dewan Keamanan PBB menerapkan sanksi yang lebih terarah. Pada November, Dewan Keamanan PBB mengenakan sanksi kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan dua pemimpin milisi Houthi.
"Ini masih dalam konsultasi dengan (lima anggota tetap)," kata Al-Mouallimi seperti dikutip Reuters.
Duta Besar Rusia di PBB Vitaly Churkin mengatakan dia telah mengirimkan teks rancangan itu ke Moskow dan tengah menunggu instruksi selanjutnya.
Ketika ditanyai apakah Prancis akan mendukung resolusi itu, Menteri Luar Negeri Laurent Fabius menjawab di PBB: "Dewan Keamanan harus mendukung kembalinya keabsahan."
Dewan Keamanan mengutuk pengambilalihan hampir semua wilayah dan lembaga-lembaga Yaman oleh milisi Houthi dengan mendesak milisi ini mundur. PBB juga menuntut pengakhiran permusuhan, demikian isi rancangan resolusi di Yaman ini seperti dikutip Reuters.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
