"Kami pantau terus apa yang terjadi di Poso karena selama yang dilakukan TNI tidak melanggar UU maka tentu kami bisa menerima," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.
Hanafi mengatakan pemantauan itu agar jangan sampai latihan PPRC itu beralih kepada hal yang ditakutkan masyarakat seperti darurat militer dan daerah operasi militer.
Menurut dia Komisi I DPR RI akan mengawal agar yang dilakukan TNI di Poso hanya latihan perang saja dan untuk menjaga ketertiban.
"Kalau ada hal lain yang dilakukan TNI di Poso, maka kami akan meminta klarifikasi Panglima TNI dalam rapat kerja dengan kami," ujarnya.
Dia mengatakan latihan PPRC di Poso dengan alasan bahwa daerah itu merupakan basis kelompok bersenjata di bawah pimpinan Santoso.
"Bagi kami, teroris urusan polisi dan separatis adalah TNI sehingga itu yang kami jaga koridornya di lapangan," katanya.
TNI menggelar latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Poso, Sulawesi Tengah pada Senin hingga Selasa (30-31 Maret). Panglima TNI Jenderal TNI Moledoko mengatakan latihan dalam skala besar tersebut untuk mengantisipasi munculnya kelompok radikalisme di Indonesia.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
