"Bukan hanya dengan rumah sakit saja, tapi juga dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran memiliki JKN dengan membayar premi BPJS-nya," kata Kepala Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan, Mira Anggraeni di Bandarlampung, Selasa.
Ia menyebutkan BPJS harus menjadikan Rumah Sakit (RS) sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan, untuk memperbaiki pelayanan JKN.
Mengenai perbedaan klaim atau biaya pengobatan antara RS swasta dan pemerintah di fasilitas kesehatan (faskes) II dan III, ia menyebutkan akan dilakukan peninjauan ulang terhadap iuran BPJS yang termasuk di dalamnya kapitasi.
"Harus dilihat dari review yang benar, bukan masalah RS swasta ataupun pemerintahnya dalam penentuan besaran (klaim)," katanya.
Ketika ditanyakan terkait dukungan terhadap pembedaan klaim pengobatan antara RS swasta dan pemerintah, Mira mengatakan perlu adanya evaluasi terkait pemberlakuan program tersebut.
Sebelumnya, DPRD dan masyarakat di Kota Bandarlampung menyatakan bahwa BPJS Provinsi Lampung masih kurang melakukan sosialisasi tentang program JKN di daerah itu.
Terkait masalah itu, Kadivre meminta pihak BPJS Lampung untuk terus meningkatkan sosilasisasi kepada RS dan masyarakat guna perbaikan pelayanan program ini.
Dengan demikian dapat menghindari dan menyelesaikan kesalahpahaman antara RS serta masyarakat yang belum memahami proses tentang sistem pelayanan kesehatan tersebut.
Sehingga, pihaknya dapat mendorong RS untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan JKN menjadi lebih baik.
"Sosialisasi sangat penting mengingat sistem ini merupakan hal baru sehingga membuthkan waktu yang cukup lama," kata dia.
(AS*E003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
