Tupoksi BNPT itu mengoordinasiakan penanggulangan teroris."Jakarta (ANTARA News) - Direktur Deradikalisasi sekaligus Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Irfan Idris menyatakan ada empat kriteria situs dinilai mengajarkan radikalisme.
"Ajakan propaganda mengafirkan pihak lain, tafkiri. Presiden dikafirkan, pemerintah dikafirkan, pemerintah thogut, pemerintah sirik," katanya di Jakarta, Selasa.
Hal ini dikatakannya kepada perwakilan tujuh situs Islam yang mengajukan protes karena diblokir oleh Kementerian Kominfo
Kemudian mendukung dan mengajak bergabung dengan ISIS atau Negara Islam. "Memaknai jihad dengan sempit," katanya.
Selain itu ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.
Ia mengatakan, pihaknya memiliki tim kecil untuk menganalisis situs-situs yang dinilai radikal.
Terkait dengan 19 situs yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT, menurut dia, pihaknya mempunyai bukti-bukti materiil terkait situs-situs yang dinilai radikal. "Ada buktinya, saya ada gambarannya," katanya.
Ia menambahkan, pengajuan nama-nama situs tersebut bukan tiba-tiba, namun sudah dikoordinasikan sejak 2012. "Tupoksi BNPT itu mengoordinasiakan penanggulangan teroris," katanya.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto mengatakan, untuk melakukan pemblokiran, Kementerian atau Lembaga (K/L) yang mengajukannya telah melaksanakan analisis terkait hal itu.
"Kita hanya melaksanakan permintaan pemblokiran, kita tidak punya filter. Kita percaya kepada lembaga atau badan-badan yang mengajukan," katanya.
Namun demikian, menurut dia, pemblokiran bisa dibuka bila nantinya sudah memperoleh lampu hijau dan tidak lagi dinilai mengandung konten negatif sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pemred Hidayatullah Mahladi yang juga juru bicara tujuh situs Islam yang diblokir menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak pernah memanggil, meminta datang atau memberitahukan kepada mereka akan terkena blokir.
Menurut dia, sampai saat ini, pihaknya tidak tahu apa kesalahan hidayatullah.com dan rekan-rekannya sehingga masuk dalam daftar blokir.
Ia dalam kesempatan itu meminta agar ditunjukkan dimana kesalahan pihaknya sehingga pantas untuk diblokir.
Namun dalam pertemuan itu, BNPT belum memenuhi permintaan tersebut. "Ada tim yang menilai," kata Juru Bicara BNPT Irfan Idris.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
