... pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs yang ada. Itu akan sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga...Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay, meminta seluruh umat beragama di Indonesia tidak terpancing pemblokiran situs media-media Islam meski kebijakan itu dinilai merugikan satu kelompok agama tertentu.
"Kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat harus tetap diutamakan. Hal ini penting karena belakangan kondisi sosial politik sangat fluktuatif dan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Daulay, melalui pesan singkat telepon seluler di Jakarta, Rabu.
Khusus untuk umat Islam, dia katakan, "Umat Islam harus menunjukkan keteduhan dan kedamaian. Bila ada yang dinilai melanggar aturan perundangan, serahkan kepada proses hukum. Ada jalur formal dan resmi yang bisa dilalui."
Sebelumnya, dia menilai langkah pemblokiran dan penutupan situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme tidak akan efektif karena pemiliknya bisa saja membuka lagi dengan nama dan alamat berbeda.
"Kalau itu terjadi, pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs yang ada. Itu akan sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga," katanya.
Menurut dia, lebih arif bila pemerintah memanggil para pemilik situs itu untuk dimintai keterangan, terlebih bila memang diduga ikut menyebarkan paham radikalisme.
Apalagi, situs-situs tersebut belum bisa dipastikan berkaitan dengan penyebaran salah satu aliran dan paham tertentu. Selain itu, belum ada bukti pembaca situs-situs tersebut berubah menjadi radikal.
"Membaca informasi dari situs bisa disamakan dengan menonton film. Apakah penonton film perang seketika menjadi tentara siap perang? Lain hal kalau situs itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu pun kalau ditutup tetap perlu diklarifikasi," kata dia.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
