Hermanto menyebutkan, sinyalemen itu bisa dibaca dari permintaan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, kepada Presiden Jokowi agar tidak "meng-golkar-kan" Partai Demokrat.
"Insya Allah, itu sinyal agar tidak mendukung hak angket terhadap menteri hukum dan HAM," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyebutkan, Partai Demokrat perlu mewaspadai kemungkinan nasib Partai Demokrat seperti dua partai sebelumnya.
"Keputusan menteri hukum dan HAM terkait Partai Golkar dan PPP menimbulkan kontoversi. Apa yang disampaikan adalah pesan moral. Kami waspadai lebih awal atas kemungkinan itu. Kekuatiran kami karena presedennya sudah ada, yakni Partai Golkar dan PPP," sebut dia.
Ia membantah ada pendiri PD yang mulai membuat gerakan menjelang Kongres PD ke III akan membuat dua kubu di Demokrat.
"Tidak ada perpecahan di internal di Demokrat. Kirimkan pesan moral," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
