Jakarta (ANTARA News) - Polri menargetkan pada 2019 paham radikal yang dipromosikan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) hilang dari Indonesia.

"Penanganan ISIS itu termasuk program percepatan yang ada di Polri, penanggungjawabnya Bagian Intel dan Keamanan, selain kepala BIN, BNPT, pemerintah juga, tapi kita bersepakat untuk tahun 2015 sampai 2019 ini ISIS sudah tidak ada, idealisnya begitu," kata Kabag Intelkam Polri Djoko Mukti Haryono di Jakarta, Jumat.

Berbicara pada diskusi bertema Efektifitas Pemblokiran Situs Radikal dalam Memerangi Terorisme di Jakarta, Djoko mengharapkan ada kesamaan persepsi mengenai berapa banyak anggota ISIS yang ada di Indonesia yang diyakininya terus berkembang dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Kita ingin tahu berapa sebenarnya anggota ISIS di Indonesia, dia pasti beragam karena memang selalu berkembang, ada yang pulang dari Suriah dan yang benar-benar bergabung dengan kelompok yang berperang di sana, atau yang memang berangkat ke sana karena tekanan ekonomi. Situasi seperti ini merupakan yang harus dicermati pemerintah," kata Djoko.

Dia mengungkapkan saat ini pada Polri ada satuan tugas kontraradikal untuk menderadikalisasi kelompok-kelompok teroris seperti ISIS.

Salah satu yang telah dilakukan adalah membujuk 12 orang yang dicurigai telah bergabung dengan ISIS agar mau kembali ke Indonesia.

"Termasuk bagian kemarin yang 12 orang itu, mereka sebenarnya tidak mau pulang, hartanya sudah dijual semuanya, akhirnya dibujuk supaya mau pulang ke indonesia dan sekarang dibina di Pondok Bambu," ujar Djoko.

Djoko mengaku telah memerintahkan semua Polda untuk memetakan orang-orang yang telah bergabung dengan ISIS atau yang akan mengikutinya.

"Pak KH Hasyim Muzadi dengan Polri kemarin juga sudah ke Jawa Tengah dan Bandung untuk memberikan pencerahan kepada seluruh bupati, pejabat pemerintah daerah, bagaimana bahayanya ISIS," kata dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015