"Program transmigrasi menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk membangun kawasan yang sulit berkembang....," ujar Menteri Marwan di Jakarta, Selasa.
Sebanyak 30 pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepakatan bersama bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama AntarDaerah (KSAD) pengiriman dan penerimaan transmigran.
Ada 17 provinsi dan 13 kabupaten/kota yang terlibat dalam kerja sama itu. Meliputi tujuh provinsi pengirim transmigran yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan 10 provinsi penerima transmigran yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku.
Kemudian delapan kabupaten/kota pengirim transmigran yaitu Kota Bandung, Kuningan, Cirebon, Grobogan, Kulonprogo, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi, dan 5 kabupaten penerima transmigran yaitu Buton, Kayong Utara, Kuburaya, Boalemo, Banggai Kepulauan.
"Program transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah, karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan daerah, melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi" jelas kata menteri.
Hal itu sesuai dengan amanat UU No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Program transmigrasi juga merupakan perwujudan Nawa Cita ketiga Pemerintahan Jokowi-JK: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".
"Melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, telah tumbuh sentra-sentra produksi di bidang pangan yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang menciptakan berbagai lapangan kerja dan peluang usaha baru, sehingga mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah" imbuh Menteri Marwan.
Pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut juga mendukung terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru di daerah. Sampai saat ini tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan serta 104 kabupaten/kota baru. Bahkan dua ibukota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi, yaitu Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
Pewarta: Indriani
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
