"Ini bertentangan dengan aturan dan kesepakatan antara DPR dan pemerintah," kata Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut Politisi PKS yang menjabat ketua DPW Sulawesi Selatan ini mengatakan, dampak yang akan ditimbulkan akibat reklamasi teluk Jakarta ini juga akan semakin memporak-porandakan lingkungan Jakarta dan sekitarnya.
"Air akan menjadi ancaman utama jika reklamasi teluk Jakarta di teruskan. Selain banjir yang semakin tak terkendali, kualitas air akibat perusakan lingkungan di sekitar proyek akan semakin menyengsarakan warga Jakarta utara dan sekitarnya," ujar Akmal.
Dia mengemukakan, Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga saat ini belum mengeluarkan izin reklamasi.
Reklamasi teluk Jakarta bagi warga Jakarta, kata Akmal, hanya akan dinikmati segelintir saja kaum elite ibukota. Bagi warga mayoritas, reklamasi hanya menambah derita masa depan mereka, tambahnya.
Menurut Andi, perizinan yang telah keluar seperti Peraturan Presiden No.54/2008 dan RTRW DKI 2030 yang membuat kepres No.52/1995 sudah usang karena sudah muncul berbagai produk hukum baru.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
