"Jangan khawatir untuk meminjam dana talangan pembangunan dari PT MSI untuk mempercepat program pembangunan infrastruktura, karena kalau mengandalkan APBD dan APBN jelas dananya sangat terbatas," kata Michel Jeno di Pontianak, Rabu.
Dia memaparkan, kondisi saat ini di setiap daerah, anggaran belanja paling banyak dari pemerintah adalah infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya.
Namun dari sekian banyak keperluan belanja, anggaran yang tersedia jelas tidak mencukupi. Demikian halnya dengan anggaran APBN, sehingga harus dibuat strategi jangka panjang pembiayaannya.
"Untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut sekarang telah dibuat lembaga pembiayaan dengan nama Sarana Multi Infrastruktur yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan," tuturnya.
DPRD pada rapat paripurna, 13 Februari 2015,h menyetujui adanya penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) sebesar Rp20,3 triliun.
PMN sebesar Rp20,3 triliun berasal dari penambahan PMN murni Rp2 triliun pada APBN 2015 dan pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp18,3 triliun.
"Intinya, DPR menyambut baik rencana pemerintah untuk membentuk bank infrastruktur sebagai tahap awal pembentukan LPPI dan PT SMI menyatakan komitmennya mendukung kebijakan tersebut," kata Jeno.
Terkait hal tersebut, dirinya bersama anggora DPR RI dari Dapil Indonesia Timur telah mengingatkan kepada Menteri Keuangan agar pembiayaan pembangunan, khususnya dari PT SMI agar tidak hanya dikonsentrasikan ke pulau Jawa, tetapi juga untuk luar Pulau Jawa.
Dirinya juga berpesan agar PT MSI mengedepankan sarana infrastruktur sosial yaitu pembangunan rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya.
"Kita harapkan agar pemerintah daerah, khususnya di Kalbar bisa menjalin kerja sama dengan PT MSI untuk mempercepat masing-masing pembangunan," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
