"Kami tidak berharap UN diulang kembali karena itu hal yang sia-sia dan percuma, yang jelas hanya akan menghabiskan uang rakyat," kata Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat Hari Haryadi Santoni di Bandung, Jumat.
Ditemui usai melaporkan karut marut UN di Kota Bandung ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Hari meminta pemerintah lebih baik meninjau ulang pelaksanaan UN atau melakukan moratorium.
"Kalau kami menilai lebih baik ditinjau ulang dan negara harus memikirkan sebuah pola yang lebih baik dan siap secara finasial dan sistemnya," kata dia.
Gerakannya tidak ingin Ujian Nasional menjadi proyek akal-akalan pihak tertentu yang mencari keuntungan darinya.
"Bahwa UN kalau masih dipertahankan ini haruslah menjadi beban pemerintah secara utuh, jangan sampai ada beban yang ditanggung masyarakat," kata dia.
Hari memasalahkan keterlambatan pencairan dana untuk UN yang membebani siswa, guru dan orang tua siswa.
Ketua DPC Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kota Bandung Yusep Halandi juga tidak setuju UN Ulang.
"Jelas tidak setuju, karena walaupun ditemukan kebocoran soal UN tapi kan saya yakin masih ada siswa yang jujur tidak mengandalkan bocoran soal UN ini. Tapi dia mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya," kata Yusep.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Ujian Nasional diulang menyusul skandal bocornya 30 paket soal UN di Internet.
"Itu kejahatan. Saya instruksikan untuk meneliti sejauh mana dampak kejahatan yang dibuat oleh seorang pegawai percetakan itu. Karena itu, paling tinggi di beberapa daerah, maka di daerah itu sekolahnya yang kena harus diuji lagi," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
