Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah Siwalankerto Utara di Wonocolo, Surabaya, Jumat.
"Banyak pertanyaan kepada saya, mana KIS, KIP, saat saya ke kampung-kampung. Perlu saya sampaikan setelah dilantik pada Oktober, APBN sudah diketok oleh Dewan, kami baru bisa ajukan APBN-P pada Januari dan pertengahan Januari diketok, tapi perlu waktu sekitar dua bulan sehingga pertengahan bulan ini baru bisa kita gunakan uang itu," katanya.
Oleh karena itu, ia janji pertengahan bulan ini program mulai berjalan.
Mulai pertengahan April, Presiden memastikan Kartu Indonesia Sehat sebanyak 80 juta lembar mulai dibagikan.
"Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak kita sebanyak 18 juta baru mulai dibagi," katanya.
Ia mengakui, pemerintahannya belum melakukan program kerja yang konkret hingga anggaran bisa dicairkan.
"Kita memang belum melakukan apa-apa karena banyak yang bertanya, Pak Presiden katanya mau bangun pelabuhan, jalan tol, ya memang belum semuanya masih dalam proses lelang," katanya.
Ia menekankan dalam pemerintahan harus ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sehingga perubahan yang dijanjikan tidak bisa dilaksanakan secara instan atau langsung.
Sebab menurut dia, uang rakyat harus digunakan sesuai prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Dalam pemerintahan harus ada prosedur yang kita lalui, karena uang rakyat maka harus melalui tahapan yang kita kerjakan," katanya.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
