Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kami dan partai tidak mau mengintervensinya,"Jakarta (ANTARA News) - Wacana "reshuffle" (perombakan) Kabinet Kerja dipastikan tidak pernah dibahas dalam rapat DPP PDI-Perjuangan, karena masalah tersebut, sepenuhnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata politisi PDIP.
"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kami dan partai tidak mau mengintervensinya," kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan di, Jakarta, Senin.
Dalam keterangan persnya, Sukur mengatakan, dalam rapat DPP masalah reshuffle kabinet tidak pernah dibahas sedikit pun.
"Kami sudah tiga kali rapat di DPP, tidak ada materi reshuffle. Sebagai partai pengusung Jokowi, kami tidak mau intervensi," tegasnya.
Sukur mengakui, sebagai partai pengusung pemerintah, kebijakan Presiden Jokowi selalu berimbas pada citra partainya. Misalnya, kenaikan BBM dan Kapolri baru.
"Maka itu, kami terus mengingatkan kepada presiden agar tidak salah jalan. Kebijakannya harus sesuai dengan konstitusi dan ideologi. Bukan berdasarkan opini, dan terpenting PDIP bukan tukang setempel pemerintah," ujarnya.
Ketika Disinggung survei Poltracking Indonesia yang merilis hasil survei 48,5 persen publik tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Menurut Sukur, hasil survei itu bisa dijadikan peringatan bagi Kabinet Kerja untuk lebih meningkatkan kinerja.
"Pemerintahan ini masih baru, tentu banyak menteri-menterinya yang learning by doing. Masih konsolidasi melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar saja. Dan itu harus dijadikan motivasi bagi Jokowi dan kabinetnya untuk bekerja lebih baik lagi ke depan," katanya.
Di sisi lain, Sukur berharap, hasil survei ini jangan tidak dijadikan kepentingan politik untuk "menjatuhkan" pemerintahan yang baru enam bulan bekerja.
"Survei-survei seperti itu sangat bagus untuk mengingatkan dan memotivasi pemerintah agar bekerja lebih baik," ujar anggota Komisi V DPR itu.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
