Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, KBB, Siti Kurnaesih, kepada wartawan, Senin, mengatakan tercatat jumlah warga miskin sebanyak 87 ribu orang yang menerima PSKS hanya 86 ribu orang.
"Data penerima PSKS tersebut merupakan data yang diputuskan dari pusat yang mengacu dari BPS tahun 2011," kata Siti didampingi Kasie Perlindungan Sosial Neni Handayani.
Ia menuturkan, warga yang terdaftar PSKS merupakan keputusan Pemerintah Pusat, sedangkan daerah hanya melaksanakan monitoring data warga penerima dana itu.
Pemerina KBB, kata dia, sudah berupaya mengajukan kepada pemerintah pusat untuk menambah penerima PSKS di KBB.
"Kita sudah mengajukan agar warga miskin sebanyak 87 ribu di KBB ini dapat menerima program pemerintah pusat tersebut," katanya.
Namun pengajuan itu, kata dia, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan dari Pemerinah Pusat.
Akibat itu, lanjut dia, tentu warga miskin sekitar seribuan orang itu protes kepada pemerintah daerah.
"Masyarakat ada yang protes karena tidak masuk dalam daftar PSKS, dan itu kita sadari," katanya.
Ia menyebutkan, dana PSKS yang dikucurkan untuk KBB besarannya mencapai Rp61,5 miliar dengan pembagian setiap orang mendapatkan Rp600 ribu untuk tiga bulan.
"Pengambilannya bisa di Kantor Pos, bisa juga di Balai Desa, gor dan juga di rumah komunitas warga," katanya.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
