"Sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa sektor itu mengalami, ada kendala baik secara sosial, politik dan ekonomi. Apakah ini kemudian diartikan akan ada reshuffle, maka itu kewenangan presiden sepenunya," kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Pramono mengatakan, orang melihat banyak hal yang belum merasakan dan mendapat harapan bahwa presiden dan wakil presiden sudah bekerja keras memotong birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi hambatan, membuka iklim investasi dan iklim dunia usaha, orang sudah memberikan apresiasi tapi ada beberapa hal yang belum berjalan baik. "Maka demikian, apakah itu dilakukan reshuffle, itu presiden yang tahu," imbuhnya.
Kewenangan reshuffle adalah kewenangan presiden, tentunya presiden dan wakil presiden melihat performen pemerintah ini apakah dalam 6 bulan ini mengalami kinerja seperti yang dijabarkan diawal oleh Presiden.
"Tentunya presiden dan wakil presiden paling tahu dalam persoalan ini," sebut mantan Wakil Ketua DPR RI.
Terkait menteri-menteri yang bermanuver, Pramono menyebutkan, menteri adalah pembantu presiden maka harus membantu presiden sepenuhnya.
"Tidak boleh seorang menteri bermanuver. Ketika seseorang ditunjuk atau memilih, maka tidak ada pilihan lain, ia harus menjabarkan, membantu apapun yang dtugaskan presiden. Kalau ada menteri yang bermanuver, presiden bisa ambil lngkah-langkah," sebut dia .
Terakhir, Pramono juga meyakini, hasil polling adanya ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, pasti akan dipahami oleh Presiden Jokowi.
"Saya yakin, pasti akan jadi perhatian beliau," demikan Pramono.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
