"Salah satu tolak ukur perombakan kabinet bisa dilihat dari indikator kepuasan masyarakat dan laporan kerja yang sudah dihasilkan dan ditargetkan," kata Fadli di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan hal itu harus dilihat Presiden dengan tepat karena apabila kondisinya seperti saat ini saja, maka Indonesia membuang waktu.
Hal itu menurut dia karena negara lain maju dengan cepat dan mampu bersaing sementara masyarakat Indonesia hanya mampu menjadi kuli di negara sendiri.
"Saya tetap menilai perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan beliau punya hak mengevaluasi kinerja para menterinya tentu denggan tolak ukur," ujarnya.
Ia menilai tolak ukur perombakan kabinet dari hasil survei harus dari lembaga yang independen, bukan yang memiliki konflik kepentingan.
Fadli mengatakan independensi itu penting agar kinerja kementerian atau lembaga bisa dilihat secara proporsional.
"Dari survei itu bisa dilihat kinerja kementerian yang dianggap bagus dan kurang bagus, mana yang bisa diberi kesempatan dan mana yang tidak bisa ditolerir lagi," ujarnya.
Fadli menilai apabila survei lembaga menyebutkan ketidakpuasan masyarakat ada di bidang politik maka itu akan membahayakan bidang lain.
Menurut dia, bidang ekonomi berkaitan erat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sifatnya tidak ada kompromi.
"Dalam sebuah pemerintahan apabila terjadi krisis ekonomi maka bisa cepat merembet pada krisis politik, sosial, dan krisis multi dimensi," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
