Pasal 29 huruf d menyebutkan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.
Menurut Nasir Djamil, dengan menunjuk Johan Budi sebagai Plt KPK yang nantinya akan menjadi pimpinan KPK, Presiden terkesan menggugurkan tanggung jawab dan mengabaikan UU KPK itu sendiri.
"Kalaupun Perppu diterima, harus ada revisi UU KPK ini. Apakah profesi dia (Johan Budi) pernah menjadi jurnalis bidang hukum? Saya mengatakan tidak. Makanya saya melihat ini harus direvisi UU KPK," kata Nasir Djamil dalam rapat Panja Perppu KPK Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Politisi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto menyatakan, latar belakang pendidikan Johan Budi di bidang hukum tidak ada sama sekali meskipun Presiden akan mempertahankannya.
"Kita sadar semua bahwa ini tidak masuk, walau saya sadar posisi pemerintah tetap akan mempertahankan. Kalau jurnalis di bidang hukum dianggap berpengalaman, maka sama analoginya staf administrasi di kantor notaris yang bukan berpendidikan di bidang hukum. Bila demikian, kita mengaburkan hukum. Apakah akan menerima Perppu ini atau menjadi preseden," kata Wihadi.
Johan Budi adalah seorang sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (tahun 1992). Setelah itu, dia bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi (1992-1996).
Pada tahun 1994 hingga 1999, sosok yang kini menjabat Plt Wakil Ketua KPK tersebut berkarir sebagai Kolumnis Harian Media Indonesia. Kemudian, di tahun 1995 hingga 2000 Johan Budi menjadi reporter dan editor Majalah Forum Keadilan. Kemudian dari tahun 2000 hingga 2005 Johan Budi bekerja di Majalah Tempo.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
