PNA berharap konferensi itu akan merekomendasikan konferensi perdamaian internasional untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung selama berabad-abad, kata Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Palestina, Tayesser Jaradat, dalam wawancara eksklusif dengan Xinhua pada Selasa (21/4).
"Mayoritas negara-negara itu mewakili dukungan bersejarah bagi perjuangan rakyat Palestina," kata Jaradat di kantornya di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
Dia menambahkan, "Kami berharap pertemuan puncak di Jakarta juga akan merekomendasikan berlanjutnya dukungan bersejarah ini."
Delegasi Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah bertolak menuju Indonesia untuk mengikuti konferensi tersebut pada Ahad (19/4).
Jaradat menyatakan rakyat Palestina sangat mengharapkan pertemuan dengan negara-negara yang mewakili bagian besar wilayah dunia dan punya pengaruh pada kebijakan internasional itu "mendukung kami dan upaya kami di masyarakat internasional".
Dalam peringatan 60 tahun Konferensi Bandung dan 10 tahun Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), Indonesia merencanakan serangkaian acara tingkat tinggi dengan tema "Memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan guna Mendorong Kemakmuran dan Perdamaian Dunia" di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April.
Pada 1955, sebanyak 29 negara Asia Afrika berkumpul di Bandung guna membahas kemerdekaan, perdamaian dan kemakmuran ekonomi, serta mengesahkan komunike akhir yang terdiri atas 10 prinsip, yang meletakkan dasar bagi hubungan internasional.
Prinsip tersebut antara lain meliputi saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain, tidak saling menyerang, tidak saling mencampuri urusan internal, kesetaraan, saling menguntungkan serta hidup berdampingan secara damai.
"Rakyat Palestina memerlukan pelaksanaan semua prinsip Konferensi Bandung yang diselenggarakan di Indonesia pada 1955, yang mengesahkan penerapan prinsip hidup berdampingan secara damai," kata Jaradat.
Ia menambahkan, "Semua prinsip itu membantu banyak negara untuk membebaskan diri dari penjajahan atas negara mereka."
Jaradat mengatakan bahwa rakyat Palestina "hidup di bawah penjajahan terakhir di dunia, oleh karena itu, kami memerlukan penerapan semua prinsip itu pada kami, sebab rakyat kami menderita akibat tragedi dari pendudukan Israel atas tanah kami."
"Kami telah memberi semua kesempatan bagi keberhasilan perdamaian, kami memberikan semua konsesi yang diperlukan dan kami menerima prinsip penyelesaian dua-negara."
Pada Senin (20/4), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta mengatakan masalah Palestina akan masuk dalam agenda Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Afrika 2015 dan Peringatan 60 tahun Konferensi Bandung.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki juga mengatakan di Jakarta bahwa upaya kemerdekaan Palestina memerlukan solidaritas dunia, terutama dari negara di Asia dan Afrika.
"Semua negara, yang bertemu di Jakarta, sangat membantu rakyat Palestina dan upaya mereka melalui duta besar dan wakil negara itu di Dewan Keamanan PBB dan dapat sangat berpengaruh," kata Jaradat.
Ia menambahkan, "semua upaya itu dapat menghasilkan lebih banyak pengakuan bagi negara Palestina dari negara lain."
Tiga tahun lalu, Palestina melancarkan upaya diplomatik untuk meningkatkan perwakilan diplomatik Palestina di lembaga dan masyarakat internasional.
Pada 2012, PBB meningkatkan posisi Palestina jadi negara pengamat non-anggota. Pada 1 April 2015, Palestina juga menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional.
Pemerintah Palestina juga berencana mengajukan kembali upaya ke Dewan Keamanan PBB untuk memperoleh resolusi yang mengakhiri pendudukan Israel. (Uu.C003)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
