"Ada sejumlah usulan diantaranya tentang perubahan sistem berbagi manfaat terhadap vaksin, surveilans hingga dukungan teknis persiapan pandemi influenza," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, salah satu hal yang diusulkan adalah pembagian dana yang dihimpun dari negara-negara pembuat vaksin, obat dan alat diagnostik flu burung diberikan pada negara-negara yang berisiko tinggi.
Indonesia sendiri, tambah dia, termasuk negara berisiko tinggi mengalami pandemi (wabah) flu burung.
Usulan lainnya adalah agar negara-negara yang mengalami flu burung dan mengirimkan data virus diperbolehkan untuk mengakses data generik virus yang ada di perusahaan pembuatnya atau di WHO.
Dengan demikian, diharapkan negara-negara tersebut dapat membuat vaksin hingga obat-obatan dari data generik tersebut.
Selain itu, Indonesia juga mengusulkan program pertukaran virus tersebut tidak hanya terkait flu burung saja melainkan wabah penyakit lain.
Indonesia, tambah dia, juga berharap mekanisme penanganan yang setara pada setiap negara jika di masa mendatang terjadi pandemi.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework Anne Marie Huvos mengatakan perusahaan yang membuat obat, vaksin dan alat diagnostik dari data virus yang ada di WHO memberikan donasi 28 juta dolar Amerika.
Selanjutnya, WHO dana tersebut dibagikan ke negara-negara terjangkit untuk membangun laboratorium, meningkatkan pengetahuan SDM kesehatan dan sebagainya.
Sementara itu, saat wabah H5N1 terjadi tahun 2006 negara-negara WHO melihat perlunya pengaturan akses terhadap vaksin saat terjadi pandemi influenza.
Di saat yang sama, negara-negara juga menyadari pentingnya pertukaran virus untuk memantau perkembangan virus secara terus menerus.
Di tahun 2007 negara-negara berkumpul untuk menyusun kerangka kerja terkait persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi influenza.
Pewarta: WuryantI P
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
