"Posisi defisit per 27 April 2015 adalah Rp77 triliun jadi sudah turun. Kenapa turun? Belanja tetap tumbuh tapi penerimaannya mulai bergerak naik bahkan untuk bea dan cukai dia sudah year on year-nya sudah positif, penerimaan negara bukan pajak khususnya migas juga di atas estimasi, di atas perkiraan. Nah, jadi pajak juga sudah mulai menggeliat sehingga itu yang bisa menurunkan defisit pada posisi tanggal 27 april 2015 dan juga secara cash flow (aliran kas) kondisinya aman tidak ada issue (masalah)," katanya dalam konferensi pers Belanja Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut ia mengatakan per 27 April 2015 penerimaan negara sudah mencapai Rp370-an triliun dan belanja negara mencapai Rp440an triliun.
"Jadi, kita mendorong kementerian atau lembaga untuk segera mempercepat belanjanya,"ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan realisasi anggaran menurut belanja modal pada kementerian dan lembaga pemerintahan per 28 April 2015 antara lain Kementerian Pertahanan Rp 16,4 triliun yang mana belanja modalnya Rp 2,38 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 13,5 triliun, yang mana belanja modalnya Rp 68,5 miliar, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp12,5 triliun, yang mana belanja modalnya Rp574 miliar.
Kemudian, Kementerian Sosial merealisasikan anggaran sebesar Rp10,5 triliun, yang mana belanja modalnya sebesar Rp23,5 miliar dan bantuan sosial sebesar Rp10,2 triliun. Kementerian Kesehatan merealisasikan anggaran sebesar Rp10,38 triliun dengan bantuan sosial sebesar Rp 6,6 triliun dan belanja modal sebesar Rp66,2 miliar. Kementerian Agama merealisasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan belanja modal sebesar Rp229,7 miliar dan bantuan sosial sebesar Rp76,8 miliar.
Kementerian pertanian merealisasikan anggaran sebesar Rp4,18 triliun yang mana belanja modalnya sebesar Rp74,4 miliar dan bantuan sosial sebesar Rp2,77 triliun. Kementerian Perhubungan merealisasikan anggaran sebesar Rp2,19 triliun termasuk belanja modal sebesar Rp533,5 miliar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) merealisasikan anggaran sebesar Rp3,77 triliun termasuk belanja modal Rp2,6 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp1,6 miliar.
Ia menambahkan belanja modal untuk infrastruktur pada Kemenpupera masih kecil karena perubahan nomenklatur yang mana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selesai pertengahan pada April ini, tapi sebagian lelang bahkan proyek sudah mulai berjalan.
"Kami memahami kalau di tiga bulan pertama terutama ini masih kecil tapi mudah-mudahan mulai April setelah semua DIPA selesai, semua proses lelang juga selesai maka kegiatan ini juga lebih bergulir," ujarnya.
Terkait DIPA, ia mengatakan dari 55 kementerian atau lembaga yang mana terjadi perubahan pada DIPA-nya sudah memperoleh penetapan DIPA hingga Rp135,2 triliun atau 91,2 persen dari total Rp148,2 triliun.
Kemudian sebanyak 44 kementerian atau lembaga tidak mengalami perubahan nomenklatur telah mendapatkan penetapan DIPA hingga Rp98,4 triliun dari Rp100 triliun.
Sementara, 11 kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sudah mendapatkan penetapan DIPA sebesar Rp36,8 triliun atau 76,4 persen.
Kementerian terkait yang penetapan DIPAnya telah selesai diubah secara menyeluruh adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
"Yang lain-lain ada hal-hal kecil yang masih harus diselesaikan tapi paling tidak sudah lebih dari 75 persen DIPA yang mengalami perubahan nomenklatur itu selesai, berarti kalau DIPA selesai itu sudah bisa segera dibelanjakan," katanya.
Pewarta: Martha HS
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
