... pernyataan yang provokatif dari penyelenggara negara hanya akan membuat situasi menjadi semakin tidak mudah...Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan, pasca eksekusi para terpidana mati narkoba dini hari tadi, hubungan diplomatik kita dengan beberapa negara sahabat akan mengalami masalah.
Reaksi marah sudah ditunjukkan PM Australia, Tony Abbott, rakyat dan pers Australia kepada Indonesia, pasca dieksekusinya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Reaksi serupa tentu akan ditujukkan pula oleh negara-negara lain yang warganya dieksekusi.
Australia telah menyatakan akan menarik duta besarnya dari Jakarta sebagai bentuk protes atas eksekusi itu.
Ke depan, kata dia, eksekusi tidak perlu diekspos secara berlebihan karena walau bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia dan kehormatan suatu negara. Komunikasi publik tentang ini harus dibenahi karena bagi negara bersangkutan yang warganya menjadi terpidana mati, hal ini sangat sensitif.
"Ekspos kelamaan hanya akan menimbulkan diskursus publik yan tidak produktif. Kedaulatan hukum kita tegakkan, hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat tetap kita jaga dan pelihara," kata dia.
Dari Paris, reaksi serupa --walau eksekusi ditunda-- juga diutarakan pemerintahan Presiden Prancis, Francois Holland, dan masyarakat negara itu. Satu warga negaranya, Serge Atlaoui, semula masuk dalam daftar sembilan terpidana mati yang semuanya berlatar jaringan narkoba itu.
Reaksi spontan sebelumnya telah diperagakan Presiden Brazil, Roussef Duma, yang tiba-tiba menolak penyerahan surat kepercayaan duta besar Indonesia untuk negara itu, beberapa bulan lalu.
"Kita sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan dalam rangka mendapatkan respek dari negara-negara lain. Untuk itu kita harus dukung sikap konsisten pemerintah dan bersama-sama dalam menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia," kata Yahya, di Jakarta, Rabu.
Dalam situasi seperti ini, DPR mendukung sepenuhnya sikap pemerintah. "Kita harus tetap konsisten karena hukuman mati adalah bagian dari hukum positif kita," kata dia.
"Namun demikian pemerintah harus menyampaikannya dalam bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan empati tinggi. Pernyataan-pernyataan yang provokatif dari penyelenggara negara hanya akan membuat situasi menjadi semakin tidak mudah," kata politisi Golkar itu.
"Kita sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan dalam rangka mendapatkan respek dari negara-negara lain. Untuk itu kita harus dukung sikap konsisten pemerintah dan bersama-sama dalam menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia," kata Yahya, di Jakarta, Rabu.
Dalam situasi seperti ini, DPR mendukung sepenuhnya sikap pemerintah. "Kita harus tetap konsisten karena hukuman mati adalah bagian dari hukum positif kita," kata dia.
"Namun demikian pemerintah harus menyampaikannya dalam bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan empati tinggi. Pernyataan-pernyataan yang provokatif dari penyelenggara negara hanya akan membuat situasi menjadi semakin tidak mudah," kata politisi Golkar itu.
Ke depan, kata dia, eksekusi tidak perlu diekspos secara berlebihan karena walau bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia dan kehormatan suatu negara. Komunikasi publik tentang ini harus dibenahi karena bagi negara bersangkutan yang warganya menjadi terpidana mati, hal ini sangat sensitif.
"Ekspos kelamaan hanya akan menimbulkan diskursus publik yan tidak produktif. Kedaulatan hukum kita tegakkan, hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat tetap kita jaga dan pelihara," kata dia.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
