"Setelah reses nanti, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan akan segera membentuk Panja Penyerobotan Lahan Kehutanan," kata anggota Komisi IV DPR RI, Sudin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Sudin, Panja tersebut dibentuk karena berdasarkan laporan masyarakat dan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Selatan.
"Penyerobotan lahan oleh perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Lahan hutan yang diserobot pada umumnya hutan yang berada di daerah perbatasan, yang sulit dijangkau, diawasi oleh pemerintah daerah dan pusat," kata politisi PDIP itu.
Hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut akan menjadi bahan-bahan untuk membentuk Panja Penyerobotan Lahan Hutan.
"Kami sedang kumpulkan data dan bahan-bahannya. Di Kalimantan Barat, terjadi penyerobotan hutan untuk perkebunan sebesar 300 ribu ha. Sedangkan di Riau dan Sumatera Selatan sedang dikumpulkan bahan-bahannya," katanya.
Di Panja tersebut, Komisi IV DPR RI akan memanggil perusahaan-perusahaan yang melakukan penyerobotan, termasuk kepala daerah setempat.
"Kita panggil perusahaan yang melakukan penyerobotan lahan tersebut, kita klarifikasi, termasuk kita panggil kepala daerah nya. Kalau terbukti bersalah, bisa diteruskan ke pengadilan dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU 18 tahun 2013 tentang Kehutanan," kata Sudin.
Tekait kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kalimantan Barat kemarin, Komisi IV DPR RI mengalami kekecewaan.
"Kemarin kami melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dan sudah diagendakan untuk bertemu dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Tapi dibatalkan secara tiba-tiba dan tidak ada informasi sama sekali. Mereka tidak memberi alasan yang jelas kenapa dibatalkan," demikian Sudin.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
