Di Indonesia, gerakan buruh belum kuat tidak seperti Inggris dan Australia yang sudah kuat."
Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan setidaknya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak yang berniat akan mendirikan partai berbasis masa buruh.

"Saya berpandangan dalam wacana pendirian partai politik berbasis masa buruh sedikitnya kita membutuhkan tiga aspek yang harus dipenuhi," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jumat.

Said mengatakan tiga tahap tersebut antara lain Pendidikan politik kewarganegaraan, pengorganisasian dan kajian perlu atau tidaknya pendirian Parpol berbasis buruh tersebut karena ada pertimbangan tersendiri.

"Di Indonesia, gerakan buruh belum kuat tidak seperti Inggris dan Australia yang sudah kuat. Jadi kalau hanya ingin mendirikan partai buruh saya pikir belum saatnya ya terbukti dengan langkah bang Mokhtar Pakpahan waktu itu," katanya.

Kendati demikian dia menegaskan perlunya sebuah wadah aspirasi kaum pekerja melalui sebuah partai politik untuk menghindari pemanfaatan buruh sebagai pendulang suara namun dilupakan setelahnya.

"Jika buruh tidak terlibat dalam proses politik, buruh hanya akan jadi penonton dan vote gather yang dibutuhkan saat election. Namun kami pandang bukan sekarang waktunya dan itupun bentuknya bukan parpol buruh namun kekuatan alternatif untuk memberi perlindungan bagi semua kalangan seperti petani, nelayan, urban poor dan kalangan akademisi untuk sama-sama memikirkan ini ," ujar Iqbal.

Sebelumnya, pada Kamis (23/4) Gerakan Buruh Indonesia (GBI) sepakat membentuk sebuah partai politik saat aksi peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2015.

Pembentukan partai itu mendapatkan dukungan dari beberapa elemen seperti Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI).

Adapun kelompok buruh yang menolak rencana ini seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015