Di dalam pernyataan pers yang disiarkan di Markas PBB, New York, AS, badan 15-anggota tersebut menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai meletusnya kerusuhan baru-baru ini di Mali Utara.
Dewan menyatakan siap "mempertimbangkan sanksi terarah terhadap mereka yang melanjutkan permusuhan dan melanggar gencatan senjata".
Permusuhan berlanjut di Mali Utara antara gerilyawan Tuareg dan milisi pro-pemerintah sejak Senin (27/4), terutama di Desa Menaka, Goundam dan Lere, demikian laporan Xinhua.
Dua prajurit dan satu anak kecil tewas pada Rabu (22/4), ketika kelompok gerilyawan di Mali Utara, Koordinasi Gerakan Azawad (CMA) --yang dipimpin Suku Tuareg, menyerang Pengawal Nasional Mali di Desan Goundam di bagian utara negeri tersebut.
"Sehubungan dengan itu, anggota Dewan Keamanan menyampaikan keinginan mereka untuk menilai langkah berikutnya sehubungan dengan pelanggaran ini dan kejadian di lapangan," kata pernyataan tersebut.
Dewan Keamanan juga mendorong semua pihak agar terus terlibat secara konstruktif dengan kemauan politik dan rasa percaya berkaitan dengan penandatanganan rancangan Kesepakatan Perdamaian dan Perujukan di Mali pada 15 Mei 2015 di Bamako, kata pernyataan itu.
Kesepakatan perdamaian tersebut, yang diperantarai oleh Aljazair di bawah pengawasan PBB, telah disepakati oleh Pemerintah Mali dan beberapa kelompok gerilyawan.
Namun aliansi utama gerilyawan di Mali, Koordinasi Gerakan Azawad, menolak untuk mendatangani kesepakatan itu dengan alasan tuntutannya bagi otonomi di Mali Utara tak dimasukkan ke dalam dokumen tersebut,
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
