"Akibatnya, popularitas pemerintahan sekarang anjlok. Maka, reshuffle kabinet yang sudah diagendakan Presiden Joko Widodo sebaiknya dipercepat dengan merombak tim ekonomi kabinet," kata Bambang di Jakarta, Minggu.
Para menteri ekonomi di Kabinet Kerja, kata Bambang, tampaknya tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja setelah Presiden mengubah kebijakan subsidi energi.
"Dampaknya sangat luas dan strategis, karena menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja. Seharusnya, dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak boleh diam saja. Pemerintah sebagai regulator harus hadir di pasar untuk menstimulir harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau oleh rakyat kebanyakan," kata Bambang.
"Itulah pekerjaan besar yang harus selalu diantisipasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di semua provinsi. Konsekuensinya, harus ada koordinasi berkesinambungan antara tim ekonomi di Kabinet Kerja dengan semua pemerintahan provinsi," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
