"Saya siap untuk menjadi bemper untuk perikanan berkelanjutan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin.
Menurut Susi, platform yang kuat akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah kembali.
Dengan ada kejelasan dalam bidang aturan, menteri berikutnya bakal lebih mudah karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.
Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan, Indonesia harus memperjelas model pemberian kewenangan perizinan dari beragam hal yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
"Di dunia ini kewenangan perizinan perikanan hanya ada dua jenis hierarki," kata Rokhmin di Jakarta, Sabtu (18/4).
Jenis hierarki pertama adalah model hierarki pemberian izin di tingkat pusat dan di tingkat provinsi seperti di Kanada dan Jepang. Dan kedua, adalah pemberian langsung dari tingkat pusat dan juga ke tingkat distrik yang setingkat kabupaten/kota seperti terjadi di Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Malaysia.
Rokhmin mengusulkan agar penghitungan stok ikan dilakukan provinsi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia karena hal tersebut dinilai sangat penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.
"Berapa stok ikan itu penting karena menjadi dasar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengambil kebijakan," tutur Indroyono.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
