Bantul (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa belum semua rumah sakit swasta mau bekerja sama dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dan meminta semua pihak memberi kesempatan menteri kesehatan untuk mengajak rumah sakit-rumah sakit yang belum bergabung.

"Saya kira di awal-awal kan masih seperti itu, belum semua rumah sakit swasta mau kerja sama dengan program ini (BPJS), tapi nanti beri waktu kepada menteri kesehatan supaya ajak mereka," kata Jokowi usai peluncuran Program Pembangkit Listrik 35.000 megawatt di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.

Kepala Negara mengatakan, ajakan kepada rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan ini harus dilakukan dengan baik oleh Menteri.

"Diajak baik-baik dulu, saya yakin mereka (rumah sakit) pasti mau, kalau tidak baru dipaksa," kata Presiden Jokowi.

Namun demikian, saat ditanya sanksi maupun konsekuensi yang diterima rumah sakit yang tidak bersedia bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Presiden belum dapat memastikan karena diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.

"Ini (diajak) dululah, nanti bu Menteri lah yang akan mengurusi itu dulu, tapi saya yakin dulunya (rumah sakit) di DKI Jakarta seperti itu, sama," kata Jokowi.

Ditanya terkait adanya keterlambatan pembayaran klaim biaya pengobatan di rumah sakit, Presiden mengatakan, hal itu tidak dipermasalahkan rumah sakit, hanya saja dengan sistem pembayaran yang berbeda dengan sebelumnya tersebut perlu dibiasakan.

"Saya kira dengan sistem yang ada sekarang tidak sama dengan sistem pembayaran yang dulu, namun yang jelas uangnya ada kok, BPJS kan ada uangnya, karena di awal memeng seperti itu, kalau sudah berjalan, tidak ada masalah," katanya.

Pewarta: Heri Sidik
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015