Komisi Perencanaan Nasional (National Planning Commission/NPC) Nepal sedang menyusun rencana rekonstruksi dan rehabilitasi, yang akan segera disampaikan ke pemerintah dan komunitas internasional.
Govinda Pokhrel, wakil kepala NPC, menyatakan kepada media lokal bahwa "tugas menilai kerusakan akibat gempa serta penyiapan rencana layak dilakukan secara simultan."
NPC menggelar diskusi yang dihadiri oleh pada ahli rekonstruksi pada Minggu, antara lain membahas permukiman warga di daerah perbukitan dan pegunungan yang terdampak gempa.
Kementerian Pembangunan dan Pengembangan Perkotaan sudah membentuk satuan tugas khusus untuk mengumpulkan data-data kerusakan akibat gempa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sumber-sumber dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan otoritas sudah menginstruksikan pemerintah daerah menyampaikan data-data kerusakan akibat gempa sesegera mungkin.
Menurut statistik kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekitar 600.000 rumah di negara berpenduduk 28 juta jiwa itu rusak akibat gempa.
Data PBB juga menunjukkan bahwa delapan juta warga Nepal terdampak gempa, sedikitnya dua juta di antaranya membutuhkan tenda, air, makanan dan obat-obatan.
PBB dan organisasi internasional yang lain sudah mengajukan permohonan dana 415 juta dolar AS untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak gempa besar itu.
Gempa kuat yang mengguncang Nepal mengakibatkan banyak kantor termasuk Kantor Presiden, Markas Pusat Tentara Angkatan Darat dan Mahkamah Agung sebagian rusak.
Menurut penilaian awal Kementerian Pendidikan 4.500 bangunan sekolah pemerintah juga rusak parah akibat gempa.
Otoritas kesehatan menyatakan fasilitas kesehatan di 14 daerah yang paling terdampak gempa membutuhkan perbaikan sebagian atau seluruhnya.
Sementara rumah sakit-rumah sakit di ibu kota Kathmandu masih sangat sibuk. Pada Minggu Pusat Trauma di ibu kota saja menjalankan 98 operasi tulang belakang serta cedera kaki dan kepala sementara Rumah Sakit Tribhuvan University melayani 1. 350 pasien.
Kantor Perdana Menteri sudah memerintahkan Kementerian Budaya, Pariwisata, dan Penerbangan Sipil menyiapkan rencana pelestarian dan pembangunan kembali situs-situs bersejarah, demikian seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
