Kathmandu (ANTARA News) - Perselisihan pecah antara Nepal dan sejumlah lembaga internasional atas penanganan bantuan yang masuk ke negara itu setelah gempa bumi yang menghancurkan bulan lalu.

Masing-masing pihak menyalahkan yang lain sehingga menimbulkan kebingungan dan penangguhan pemberian bantuan kepada para korban, lapor Reuters.

Usaha-usaha pertolongan telah berjalan lambat mencapai banyak orang yang terkena dampak oleh bencana paling buruk di Nepal dalam lebih 80 tahun, menyebabkan orang-orang yang tak diketahui berapa jumlahnya terdampar, luka-luka dan kelaparan selama berhari-hari.

Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda 10 hari lalu, telah merenggut lebih 7.500 jiwa dan menyebabkan ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal.

Bantuan semula bertumpuk di bandar udara sementara para pejabat bea cukai Nepal mengecek tiap kiriman untuk mencegah supaya barang-barang komersial tidak lolos.

Para pejabat senior pemerintah mengatakan pengecekan bea cukai diperlukan sebab mereka tidak tahu barang apa yang masuk ke negara itu.

Pasokan-pasokan, termasuk barang-barang tak diperlukan Nepal dan banyak pekerja pertolongan tiba tanpa dokumen-dokumen memadai masuk ke negara itu, memperumit usaha-usaha menggerakkan upaya bantuan, kata para pejabat.

"Banyak donor mengirim bahan-bahan bantuan bahkan tanpa berkonsultasi dengan kami tentang apa yang kami perlukan," kata Laxmi Prasad Dhakal, seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa pekerja pertolongan, sementara itu, mengatakan mereka frustrasi dengan apa yang mereka saksikan terkait penundaan-penundaan birokrasi dan kurangnya koordinasi oleh pemerintah.

Seperti contoh, Huijbrechts Marcel dari tim "Urban Search and Rescue" Belanda berada di Nepal bersama tim-tim dari empat negara lainnya, termasuk tentara Nepal, di satu rumah untuk mencari penyintas.

"Ketika kami tiba di sini sama sekali tak ada koordinasi," ujar Marcel.

Frustrasi karena penundaan-penundaan dan kurangnya koordinasi, beberapa donor mengelakkan pemerintah dan mengirim langsung bantuan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk pendistribusian, dengan menambahkan ketaksetujuan, kata seorang pembantu Perdana Menteri Sushil Koirala.

"Ada perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan beberapa donor soal ini," kata pembantu itu.

Kebingungan terjadi kendati sudah bertahun-tahun ada persiapan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk menangani bencana seperti itu; Nepal berada di salah satu zona paling aktif secara seismik dunia.

(Uu.M016/T008)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015