Krisis politik di negara Afrika Tengah itu dimulai saat Presiden Pierre Nkurunziza kembali mencalonkan diri, meski telah menjabat sebagai kepala negara selama dua masa bakti, yang merupakan batas maksimal.
Akibatnya, gelombang unjuk rasa terus terjadi dan membuat Burundi berada dalam krisis politik terburuk sejak perang suku berakhir pada 2005.
Oposisi mengatakan bahwa menurut undang-undang dasar dan kesepakatan perdamaian, yang mengakhiri perang saudara 2005, jabatan Nkurunzuza terbatas hanya dua masa bakti.
Namun, pada Juni tahun lalu, mahkamah konstitusi Burundi meloloskan pencalonan diri Nkurunziza dan menyatakan bahwa periode pertama kepresidenannya tidak dapat dihitung karena saat itu dia ditunjuk oleh parlemen, tidak dipilih langsung.
Sementara itu, badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) mengatakan bahwa sebanyak 39.091 warga Burundi telah mengungsi ke sejumlah negara terdekat sejak awal April lalu.
Setidak-tidaknya, 24.795 ke Rwanda, Tanzania menampung 6.966 pencari suaka, dan Kongo menjadi pelarian 7.319 warga Burundi.
Jumlah pengungsi terus naik dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari itu, sejumlah diplomat mengatakan bahwa banyak di antara pengungsi yang tidak mendaftarkan diri sebagai pengungsi di negara tujuan karena langsung tinggal dengan sanak keluarga. Dengan demikian, jumlah pengungsi sebenarnya berpotensi lebih besar dari yang tercatat oleh UNHCR.
(UU.G005/A/G005/A/B002)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
