"Saya mempersilakan dan mendorong Ombudsman untuk melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Baik yang membocorkan atau membuat dan menyebarkan kunci jawaban UN, bukan saja merupakan tindak pidana tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap moral," ujar Mendikbud dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Mendikbud juga mengingatkan kepada sekolah agar tidak menghalang-halangi Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional.
"Ombudsman dilindungi oleh Undang-undang (UU) dalam menjalankan tugasnya dalam mengawal kinerja pelayanan publik," kata dia. kata Mendikbud Anies Baswedan.
Mendikbud juga menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas kecurangan di dunia pendidikan. Walau laporan kecurangan oleh Ombudsman dan media itu hanya di beberapa wilayah dari 534 kabupaten/kota di Indonesia tapi itu tidak akan dianggap sebagai masalah tak penting.
"Mulai tahun ini kita tidak akan tutup-tutupi lagi kenyataan bahwa ada daerah-daerah yang memang masih bermasalah. Kita tidak akan diamkan, kita akan ukur integritasnya dan kita akan tunjukkan pada pemimpin daerah dan pada publik sehingga kita tahu potret kejujuran ketika melaksanakan UN," tegas dia.
Berbagai langkah dilakukan Kemdikbud untuk membereskan persoalan kejujuran dan kedisiplinan seperti melepas UN dari syarat kelulusan dan bahwa sekolah dan daerah akan diukur integritas pelaksanaan UN.
"Kecurangan harus diungkap agar bisa dilihat masyarakat luas dan dituntaskan bersama. Saya menganjurkan media juga mengungkap dan menceritakan tentang sekolah, guru dan daerah-daerah yang memilih untuk jujur. Saya mengajak media bukan hanya beri sensasi pada mereka yang memilih berkhianat, beri apresiasi pada mereka yang pilih jaga integritas," tukas Anies.
Pewarta: Indriani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
