Kami mendorong seluruh eselon III, IV dan V di lingkungan instansi pemerintah segera menyampaikan LHKASN termasuk PNS baru lulus sesuai instruksi dan surat edaran yang telah diterbitkan,"Makassar (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendorong para pegawai negeri sipil segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
"Kami mendorong seluruh eselon III, IV dan V di lingkungan instansi pemerintah segera menyampaikan LHKASN termasuk PNS baru lulus sesuai instruksi dan surat edaran yang telah diterbitkan," kata Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Dalam kunjungan kerjanya Menpan-RB memberikan pengarahan kepada puluhan PNS lingkup Pemeritah Kota Makassar di Balai Kota. Dirinya kembali menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN mesti menjadi agen perubahan, serta perekat NKRI.
"Penyerahan LHKASN itu adalah bagian dari revolusi mental dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan nawa cita Presiden Jokowi untuk Indonesia," paparnya.
Menurut dia, sejumlah tokoh yang lahir di Sulawesi Selatan seperti M Jusuf Habibie, Baharuddin Lopa hingga M Jusuf Kalla kini menjabat Wakil Presiden, sangat wajar dikatakan menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesian dan transparan.
Selain itu Yuddy juga mengajak pemimpin Pemerintah Kota Makassar, mulai dari wali kota sampai lurah agar senantiasa turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang kini dihadapi masyarakat, dengan melakukan dialog.
"Kita harus segera berubah dari yang duduk di belakang meja sekarang harus turun ke lapangan. Dulunya selalu dilayani, sekarang harus mau melayani masyarakat, karena itu memang hakekatnya," kata Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta itu.
Kehadiran pemerintah daerah, tambahnya, dimaksudkan agar mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Menjadi aparatur pemerintah daerah, bahkan Lurah maupun Camat adalah garda terdepan pelayan masyarakat.
Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada kesempatan itu mengatakan, bersama jajarannya tetap berkomitmen untuk selalu melaksanakan setiap kebijakan dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Salah satunya Makassar telah berkomitmen menerapkan Undang undang ASN seperti pada proses lelang terbuka untuk memilih aparaturnya secara adil dan terbuka.
"Kami lakukan hal itu guna penerapan ASN dengan menjalankan kapasitas dan kapabilitas para pejabat dalam melaksanakan tugasnya, karena pelayanan terhadap masyarakat terpenting dilakukan secara maksimal," ungkap Danny Pamanto.
Usai meninggalkan Balai Kota Menpan RB bersama Wali Kota Makassar kemudian mengunjugi Makassar City Ekspo di Anjungan Losari Makassar sebagai pembuktian secara visual program kerja pemkot selama setahun,
Bahkan Menpan RB mengunjungi unit pelayanan Samsat Makassar seperti proses penerbitan SIM, STNK, BPKB dan lainnya, termasuk mempertanykan pelayanan sebab yang datang merupakan warga taat pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar negara.
Selanjutnya ke kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar dan mengapresiasi proses pelayanan menggunakan teknologi berupa barcode untuk menampilkan alamat dan lokasi sesuai proses penerbitan sertifikat tanah, Hingga berkunjung ke Mapolda Sulselbar.
Pewarta: Darwin Fatir
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
