Herve Ladsous menyampaikan itu kepada wartawan setelah pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB bahwa MONUSCO Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melakukan gerakan sepihak untuk mengusir milisi Hutu, yang berbasis di Kongo Timur.
"Dewan Keamanan telah memberi kami mandat untuk bertindak secara sepihak. Kami berencana untuk melakukan itu," kata Ladsous, seperti dilaporkan AFP.
PBB menarik dukungannya untuk operasi bersama melawan pemberontak Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR) pada Februari setelah Kinshasa menunjuk dua jenderal yang dinilai tidak memiliki reputasi baik untuk memimpin serangan.
Pejabat PBB menuntut agar dua jenderal itu, yang berada di daftar hitam pelanggar hak asasi manusia serius PBB, dipecat.
Ladsous mengatakan pemerintah Kongo "tidak ingin menciptakan kondisi" yang akan memungkinkan MONUSCO untuk melakukan operasi bersama dengan angkatan bersenjatanya.
Kepala penjaga perdamaian tersebut tidak memberikan rincian dari rencana serangan misi PBB, tetapi mengatakan akan membutuhkan beberapa kerja sama dengan tentara.
FDLR didirikan oleh etnis Hutu Rwanda yang melarikan diri setelah genosida 800.000 orang pafa 1994, sebagian besar minoritas Tutsi.
Kelompok yang menentang pemerintahan Presiden Paul Kagame yang didominasi etnis Tutsi itu dituduh melakukan serangan brutal terhadap warga sipil di Kongo timur dan penyelundupan emas dan batu bara.
Dua pemimpin FDLR dicari karena kejahatan perang oleh Mahkamah Kriminal Internasional.
PBB mendorong untuk pelucutan senjata puluhan kelompok pemberontak dan sempalannya setelah konflik dua dasa warsa di Kongo timur yang sebagian besar didorong oleh perdagangan mineral yang menguntungkan.
(Uu.G003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
