Intinya, kebijakan impor belum akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Impor merupakan langkah terakhir yang akan diambil pemerintah untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai pemegang cadangan beras pemerintah,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, memastikan bahwa pemerintah belum membuka keran impor beras, dikarenakan pemerintah masih optimis bahwa Perum Bulog akan mampu menyerap beras petani pada musim panen.
"Intinya, kebijakan impor belum akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Impor merupakan langkah terakhir yang akan diambil pemerintah untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai pemegang cadangan beras pemerintah," kata Rachmat dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Rachmat mengatakan, untuk mengamankan stok beras nasional Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog tengah melakukan verifikasi data stok beras nasional, dan dari hasil tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Perkembangan stok beras nasional akan menentukan kebijakan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga di pasar, termasuk dalam menentukan operasi pasar di sejumlah wilayah yang terjadi gejolak harga," kata Rachmat.
Rachmat menjelaskan, kebijakan impor beras yang selama ini diwacanakan dengan dasar stok cadangan pemerintah, merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mempertahankan stok minimal Bulog sebesar dua juta ton pada akhir tahun.
Sementara Kemendag sendiri, ujar Rachmat, akan menyiapkan berbagai opsi kebijakan yang berada dalam kewenangan Kemendag dengan tujuan untuk mengamankan stok cadangan beras pemerintah dan pengendalian harga komoditas.
Rachmat menjelaskan, banyak beras yang sudah dikuasai oleh para pedagang, dan dikhawatirkan apabila para pedagang tersebut tidak kooperatif maka akan mengendalikan harga kebutuhan pokok tersebut.
"Beras sudah dikuasai oleh pedagang, dikhawatirkan pedagang tidak kooperatif mereka akan mengendalikan harga," kata Rachmat.
Pemerintah, lanjut Rachmat, juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang bahan pokok strategis, dimana nantinya pemerintah nantinya akan mengendalikan harga kebutuhan pokok strategis bagi masyarakat.
"Perpres itu amanah undang-undang untuk mengendalikan harga pokok pada saat-saat tertentu. Seperti pada saat ekonomi lesu, jangan sampai sembako mahal dan masyarakat tidak mampu memiliki daya beli," kata Rachmat.
Kementerian Perdagangan akan tetap mengacu pada kebijakan Presiden Joko Widodo khususnya terkait dengan kebijakan beras. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan mencapai kedaulatan pangan.
"Kami akan terus-menerus mencermati perkembangan beras, kita akan pantau," ujar Rachmat.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
