"Bu Risma mendaftar melalui DPP lima hari lalu. Saat ini, berkas pendaftarannya dikirimkan DPP PDIP ke DPD PDIP Jatim," ujar Ketua DPD PDI-Perjuangan Jatim, Kusnadi kepada wartawan di Surabaya, Jumat.
Untuk Pilkada Surabaya, lanjut dia, saat ini ada dua calon yang sudah mendaftarkan diri, yakni Tri Rismaharini yang mendaftarkan diri melalui DPP, kemudian Wisnu Sakti Buana (ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya/wakil wali kota Surabaya) yang mendaftarkan diri melalui DPC PDIP Kota Surabaya.
Lebih jauh Kusnadi menambahkan, Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai menjadi salah satu syarat calon kepala daerah yang akan maju dari PDIP. Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, KTA untuk Risma diurus di DPC PDIP Kota Surabaya.
Namun karena status mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) non aktif, maka penerbitan KTA ditangguhkan hingga benar-benar mundur dari PNS.
"Saat ini beliau mulai mengurus KTA untuk menjadi kader PDIP. Saat Bu Risma mundur dari PNS, otomatis KTA PDIP akan langsung diterbitkan. Saat ini proses pengurusan KTA sudah berlangsung," ujarnya.
Kusnadi menjelaskan, setelah resmi mendaftarkan diri, Rismaharini harus mengikuti serangkaian proses, di antaranya uji kelayakan dan kepatutan.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya mulai melakukan survei untuk mengetaui popularitas dan elektabilitas para calon yang mendaftarkan diri melalui PDIP, termasuk survei terhadap Tri Rismaharini.
Menurut dia, ada sekitar 60 calon kepala daerah dijadwalkan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di kantor DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari pada Sabtu (8/5).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya masih enggan buka suara. Sesaat setelah keluar dari ruang sidang paripurna, awak media langsung mencegat Risma untuk menjelaskan soal pendaftarannya melalui PDIP. Saat ditanya kabar tersebut, Risma tidak menanggapinya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
