Surabaya (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sistem pemilihan "ahlul halli wal aqdy" (AHWA) atau sistem perwakilan untuk musyawarah mufakat untuk menentukan Rois Aam pada Muktamar ke-33 mampu menghindari perpecahan kiai.

"Sistem seperti ini menghindarkan kiai dari forum dukung-mendukung seperti yang jamak dilakukan dalam pemilihan kepala daerah," ujar Ketua PBNU Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga mengaku pemilihan sistem AHWA bukan dimaksudkan mengurangi derajat kepemimpinan Rois Aam, namun justru membedakan tidak seperti Pilkada.
  
"Saat ini partai politik saja sudah musyawarah mufakat, masa NU tetap pemilihan langsung?," tukas pria yang juga Wakil Gubernur Jatim tersebut.

Menurut dia, NU itu merupakan kebangkitan ulama sehingga jangan sampai hanya karena pilihan menjadikan antarkiai berseberangan.

"Sistem ini juga akan menunjuk beberapa kiai sepuh untuk bermusyawarah dan menentukan sendiri siapa di antara mereka yang akan didapuk menjadi Rois Aam," kata Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I tersebut.

Pernyataan tersebut juga sebagai bentuk tanggapan terhadap komentar Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi yang mengatakan bahwa peran ulama NU akan direduksi dengan sistem pemilihan AHWA untuk menentukan Rais Aam.

"Saya bukan menolak AHWA, tapi saya menolak akibat penerapan AHWA itu. Kalau AHWA diterapkan untuk Rais Aam, tapi Ketua Umum (tanfidziah) dipilih langsung maka legitimasi ketua umum akan lebih tinggi. Kalau Muktamar Situbondo itu semuanya (syuriah dan tanfidziah) dengan AHWA dan ada momentum Asas Tunggal Pancasila," katanya.

Selain itu, posisi mustasyar (penasehat) dan awan (dewan pakar) juga akan dihilangkan yang dinilai membuat hubungan historis pengurus NU dengan leluhur NU akan hilang dan awan yang hilang akan menyulitkan para ulama memahami zaman.

"Oleh karena itu, pelemahan NU dari dalam dan luar itu harus dicegah. Tidak penting siapa yang memimpin NU, tapi kita harus mencari siapa yang bisa menyelamatkan NU secara akidah, syariah, manhaj, moralitas, dan trust," katanya.

Muktamar ke-33 NU akan dilaksanakan di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 1-5 Agustus 2015. 

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015