"Wilayah kami sebagian besar perairan. Jadi butuh pos-pos polisi terapung agar bisa mengantisipasi segala bentuk kejahatan ataupun cepat merespon jika ada masyarakat khususnya wilayah terpencil membutuhkan bantuan," kata dia usai menerima kunjungan Politisi PDIP yang juga anggota Komisi III DPR RI Dwi Ria Latifa di Batam, Rabu.
Ia mengatakan kebutuhan pos polisi terapung sebenarnya banyak yang akan ditempatkan pada wilayah-wilayah kepulauan dan wilayah terpencil di Provinsi Kepri.
"Namun untuk tahap awal kami harapkan akan ada satu dulu. Jika terbukti efekti, maka bisa ditambah sesuai kebutuhan," kata Arman.
Kapolda mengatakan, saat ini, kapal milik Polda Kepri juga belum mampu berlayar keseluruh wilayah khususnya Natuna dan Anambas yang merupakan perairan terbuka dengan gelombang tinggi.
"Selain itu, kami juga menyampaikan pada anggota dewan agar mengusulkan pengadaan helikopter amfibi untuk Polda Kepri. Saat ini satu helikopter yang ada di Kepri bukan jenis amvibi dan berstatus BKO dari Mabes Polri," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Dwi Ria Latifa mengatakan akan membawa usulan tersebut dalam rapat paripurna usai masa reses agar bisa direalisasikan.
"Yang perlu diperhatikan memang keamanan diperbatasan. Pos polisi terapung diharapkan bisa menjangkau masyarakat pulau terpencil. Atau jika ada hal yg mengganggu keamanan di laut bisa lebih cepat ditangani," kata dia.
Apalagi, kata dia, saat ini ada 16 kapal Polda Kepri namun belum bisa jangkau sampai ke Natuna. Sementara kepri perairan lebih besar daripada daratan.
"Kami juga akan usulkan tambahan peralatan seperti kapal yang besar agar bisa mengamankan Kepri. Karena merupakan wilayah terdepan dan rawan tindak kejahatan diperairan," kata Ria.
Untuk helikopter amfibi, kata dia, jika sudah sangat diperlukan juga akan diusulkan pengadaanya bersama dengan penambahan peralatan lainnya.
Pewarta: Larno
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
