Kepala BKPM Franky Sibarani kepada Antara dalam kunjungannya ke Tiongkok, sejak Kamis (14/5) hingga Jumat mengatakan, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia masih relatif kecil. "Tingkat rasio investasi Tiongkok di Indonesia baru 10 persen, artinya dari sepuluh investor Tiongkok yang menanamkan modalnya di Indonesia, hanya satu yang terealisasi," kata Franky.
BKPM mencatat realisasi investasi Tiongkok di Indonesia pada periode 2005 - 2014, nilai rencana investasi RRT sebesar 24,27 milyar, namun yang direalisasikan hanya 1,80 milyar dollar, atau sekitar tujuh persen dari total rencana investasi RRT di Indonesia.
Dalam lima tahun terakhir, sektor terbesar investasi RRT di Indonesia adalah sektor utilitas yaitu listrik, air, dan gas yang mencakup 23 persen, pertambangan (21) industri dan logam, mesin, elektronik (16).
"Dari segi wilayah, 52 persen investasi RRT direalisasikan di luar Pulau Jawa. Kami berharap semakin banyak lagi investasi RRT di luar Pulau Jawa, khususnya ke wilayah timur Indonesia," ungkap Franky.
Ia menambahkan,"padahal potensi investasi dari Tiongkok sangat besar, karena itu BKPM terus melakukan pembenahan aktif internal antara lain lebih proaktif memperkenalkan potensi investasi yang dimiliki Indonesia, memberikan fasilitas dan pendampingan bagi investor Tiongkok di Indonesia, rutin menggelar market sounding dan forum bisnis yang baru kali pertama diadakan di Tiongkok, serta pemmbukaan kantor perwakilan di Tiongkok nantinya,".
Franky mengatakan relatif kecilnya realisasi investasi Tiongkok di Indonesia, antara disebabkan belm adanya pengetahuan serta pemahaman yang utuh dari pengusaha Tiongkok, tentang Indonesia, termasuk tentang peluang investasi yang dimillikinya.
"Tentang aturan dan mekanisme penanaman modal di Indonesia pun mereka juga belum memahami utuh. Melalui kantor perwakilan ini, diharapkan kita dapat menginformasikan seutuhnya tentang Indonesia serta peluang investasinya, dengan lengkap," katanya.
Koordinator Pemasaran Investasi BKPM untuk Tiongkok M Harri Santoso menambahkan, kantir perwakilan BKPM di Tiongkok akan diawaki dua orang yang akan memberikan informasi terkini tentang Indonesia umumnya, dan peluang investasi yang dimilikinya.
"Termasuk bagaimana mekanisme dan aturan hukum jika ada investaor asing terutama Tiongkok, yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu untuk bekerja, kantor perwakilan BKPM akan bekerja sama, berkoordinasi dengan KBRI Beijing serta perwakilan RI di wilayah Tiongkok lainnya," ungkap Harri.
Ia menuturkan BKPM telah memiliki kantor perwakilan di delapan negara antara di Singapura, Amerika Serikat, Australia dan Jepang.
Pewarta: Rini Utami
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
